BAUBAU, SEGMENSULTRA.COM – Proses lelang aset milik debitur pailit Samsu Umar Abdul Samiun yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kendari menghadapi berbagai pertanyaan dari publik. Beberapa indikasi menunjukkan bahwa objek lelang diduga belum sepenuhnya memenuhi prinsip clean and clear, baik dari aspek penguasaan fisik maupun kepastian status hukum.
Berdasarkan dokumen pengumuman, objek berupa tanah dan bangunan ditawarkan dalam kondisi “apa adanya (as is)”. Frasa tersebut diartikan sebagai sinyal adanya potensi persoalan hukum yang belum tuntas, bukan semata formalitas administratif.
Informasi di lapangan menyebutkan bahwa aset dalam daftar lelang masih dikuasai pihak debitur tanpa tindakan pengamanan fisik yang jelas dari kurator. Selain itu, timbul dugaan bahwa kejelasan kepemilikan tidak berlaku untuk seluruh objek, bahkan berpotensi melibatkan pihak lain di luar debitur.
Keraguan ini turut dirasakan seorang calon peserta lelang yang enggan menyebutkan identitasnya ia memilih mundur dan mengaku sempat tertarik hingga berencana ikut serta setelah melihat pengumuman. Namun, sebelum mengambil keputusan, ia menelusuri lebih jauh informasi terkait objek lelang, termasuk aspek-aspek penting yang menjadi dasar pertimbangan.
“Awalnya saya melihat ini sebagai peluang. Setelah saya cari tahu lebih dalam mulai dari status aset, penguasaan fisik, sampai potensi sengketa justru muncul banyak hal yang tidak jelas. Saya akhirnya memilih mundur karena risikonya terlalu besar,” ujarnya.
Menurutnya, minimnya transparansi kondisi riil objek serta adanya klausul as is dalam pengumuman menjadi faktor utama yang menimbulkan keraguan.
Saat dikonfirmasi, pihak Samsu Umar Abdul Samiun menyampaikan penyesalan atas langkah tim kurator. Mereka menilai, apabila benar terdapat kecacatan prosedural maupun ketidakjelasan status hukum atas objek lelang, maka hal itu merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kehati-hatian dalam pemberesan harta pailit.
Pihak debitur juga menegaskan akan mengajukan permohonan kepada hakim pengawas untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kinerja kurator. Bahkan, pelaporan atas berbagai kejanggalan yang ditemukan tidak dikecualikan guna memastikan proses hukum berjalan transparan dan akuntabel.
Perhatian publik juga tertuju pada waktu penayangan lelang yang dinilai perlu dikaji ulang. Hal ini mengingat adanya indikasi bahwa proses hukum terkait objek maupun aspek lain dalam perkara kepailitan belum sepenuhnya tuntas. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan pelaksanaan lelang yang mendahului kepastian hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak KPKNL Kendari maupun tim kurator belum memberikan klarifikasi resmi atas berbagai isu yang berkembang di tengah publik.(Adm)