BAUBAU, SEGMENSULTRA.COM – Massa yang mengatasnamakan Solidaritas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Baubau menggelar aksi demonstrasi di depan PT Pertamina Terminal BBM Baubau pada Kamis, 30 April 2026. Aksi ini mengusung isu penyelamatan ekonomi nelayan pesisir, dengan fokus pada distribusi BBM subsidi jenis solar.
Aksi unjuk rasa berlangsung tegang. Massa terlibat adu argumen dengan pihak Pertamina, termasuk pimpinan terminal BBM Baubau. Situasi sempat memanas hingga berujung pada pemboikotan aktivitas terminal selama beberapa jam oleh massa aksi.
Ketua HMI Cabang Baubau, LMirmansyah, menyampaikan bahwa aksi tersebut dilatarbelakangi oleh kekecewaan terhadap pengelolaan distribusi BBM subsidi yang dinilai bermasalah.
“Kami melaksanakan aksi unjuk rasa atas dasar kekecewaan terhadap pihak Pertamina yang lalai atas tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengendali penyaluran BBM subsidi di SPBUN Wameo,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan adanya dugaan praktik tidak wajar dalam penyaluran solar subsidi di SPBUN Wameo, yang selama ini menjadi titik distribusi bagi nelayan.
“Sebagaimana laporan masyarakat nelayan yang memberikan kesaksian serta data yang menjadi dasar pengambilan BBM subsidi jenis solar di SPBUN melalui rekomendasi Dinas Perikanan Kota Baubau yang kami duga dicurangi pihak oknum SPBUN Wameo,” tambahnya.
Menurut keterangan LMirmansyah, terjadi perubahan signifikan dalam jadwal pengambilan BBM. Jika sebelumnya distribusi berlangsung dari tanggal 3 hingga 30 setiap bulan, kini dipangkas menjadi hanya sampai tanggal 18.
“Artinya ada apa dengan pihak SPBUN? Masyarakat yang melakukan pembelian solar subsidi di SPBUN bertempat di Wameo dengan legalitas rekomendasi dari Dinas Perikanan, tetapi tanpa pemberitahuan dan pengumuman dari Pertamina terjadi pemotongan seperti ini,” lanjutnya.
Usai melakukan pemboikotan di terminal BBM, massa aksi secara bersama sama bergerak menuju kantor DPRD Kota Baubau. Mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Ardin Jufri, didampingi Wakil Ketua I Natas dan Wakil Ketua II Adriyansyah.
Dalam pertemuan tersebut, massa menyampaikan tuntutan utama berupa normalisasi jadwal distribusi BBM subsidi serta penambahan kuota solar untuk nelayan. Aspirasi itu diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi antara DPRD, Pemerintah Kota Baubau, dan pihak Pertamina, hingga ke tingkat pusat melalui Dirjen Migas dan Menteri ESDM.
LMirmansyah menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan ini. Ia juga mengungkapkan adanya temuan kejanggalan di lapangan saat dilakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama DPRD, Dinas Perikanan, dan pengelola SPBUN Wameo.
“Isu ini akan terus kami kawal dan perjuangkan. Dalam waktu dekat kemungkinan akan ada aksi lanjutan dengan cakupan yang lebih luas, termasuk menyasar Polres Baubau dan Kejaksaan Baubau,” tutupnya.(Adm)