BAUBAU, SEGMENSULTRA.COM – Wali Kota Baubau, H. Yusran Fahim, S.E., menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam kegiatan Batch II Apresiasi Kepala Daerah Berprestasi kategori Akses dan Pelayanan Kesehatan Regional Sulawesi.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel Claro, Kota Makassar, Jumat (18/9/2026). Selain penghargaan, Pemerintah Kota Baubau juga mendapat apresiasi sebesar Rp1,5 miliar.
Kepala Inspektorat Kota Baubau, LM Darmawan Hibali, S.STP., M.Si., dalam siaran persnya, Sabtu (19/9/2026), mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan kinerja Pemkot Baubau dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
“Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja bersama Pemerintah Kota Baubau dalam menghadirkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang semakin baik bagi masyarakat. Namun bagi kami, penghargaan ini bukanlah akhir, melainkan amanah untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Menurutnya, dari sisi pengawasan internal, Inspektorat akan terus memaksimalkan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memastikan setiap program dan kebijakan berjalan efektif, transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menambahkan, insentif yang diterima Pemkot Baubau harus dipandang sebagai bentuk kepercayaan yang perlu dipertanggungjawabkan. Pengawasan akan diperkuat agar pemanfaatannya tepat sasaran, sesuai ketentuan, dan berorientasi pada hasil.
Darmawan berharap penghargaan tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat budaya kerja, meningkatkan kolaborasi antar-OPD, serta memastikan penggunaan anggaran memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Kategori Akses dan Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu bentuk penilaian terhadap komitmen pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas dan inklusif.
Penilaian mencakup sejumlah aspek, di antaranya akses layanan kesehatan, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sanitasi layak, ketersediaan fasilitas kesehatan sesuai standar, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis.
Selain itu, inovasi daerah turut menjadi bagian penilaian, khususnya dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin mudah diakses dan memberikan manfaat bagi masyarakat.(adm)