BAUBAU, SEGMENSULTRA.COM – Proyek perpanjangan landasan pacu Bandara Betoambari, Kota Baubau, kembali menjadi sorotan.
Kali ini, persoalan mengarah pada belum terungkapnya volume kubikasi material timbunan yang digunakan dalam proyek tersebut, di tengah perbedaan keterangan antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Baubau dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Di satu sisi, Bapenda telah memungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dari dua pemasok material dengan total setoran sekitar Rp 60 juta.
Namun, perhitungan pajak tersebut menggunakan volume berdasarkan keterangan pemasok, bukan mengacu pada dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek.
Kepala Bapenda Kota Baubau, Muh Massad, melalui Kepala Bidang Pendapatan Wilayah I, Fauziah, menjelaskan bahwa sesuai ketentuan, pajak MBLB dipungut di lokasi pengambilan material atau mulut tambang.
Fauziah mengungkapkan, pada awalnya Bapenda belum mengetahui secara pasti lokasi pengambilan material yang digunakan untuk proyek perluasan landasan pacu Bandara Betoambari.
Karena itu, pihaknya berkoordinasi dengan pelaksana proyek untuk mengidentifikasi pemasok material sekaligus menyosialisasikan kewajiban pembayaran pajak.
“Badan Pendapatan Daerah awalnya tidak mengetahui di mana lokasi pengambilan material yang digunakan di lokasi proyek Bandara Betoambari. Makanya, kita koordinasi dengan pelaksana proyek untuk mengetahui titik supplier sekaligus melakukan sosialisasi kewajiban pajak terhadap penggunaan bahan material MBLB,” jelasnya.
Dari hasil koordinasi tersebut, Bapenda memperoleh informasi mengenai sejumlah lokasi yang diduga menjadi sumber material timbunan. Petugas kemudian turun langsung ke lapangan dan menemukan aktivitas penggalian di dua lokasi.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, masing-masing pemasok disebut telah menyuplai material timbunan sekitar 30 ribu meter kubik.
Untuk memastikan volume material yang digunakan, Fauziah mengatakan pihaknya telah menyurati PPK Bandara Betoambari guna meminta dokumen RAB proyek.
Namun, menurut dia, permintaan tersebut belum mendapatkan balasan. Akibatnya, penghitungan kewajiban pajak sementara dilakukan berdasarkan informasi volume dari masing-masing pemasok.
“Saat ini sudah ada dua supplier yang telah menyetorkan kewajiban pajaknya di Bapenda Kota Baubau, totalnya sekitar Rp 60 jutaan. Selain itu, juga ada opsen pajak ke provinsi sebesar 25 persen yang langsung masuk ke rekening Bapenda Provinsi Sultra,” ujarnya.
Fauziah mengakui, sebelumnya Bapenda menghadapi kendala dalam pendataan objek Pajak MBLB. Namun, aktivitas penimbunan untuk proyek perluasan landasan pacu Bandara Betoambari mendorong pihaknya memperkuat pendataan dan menelusuri sumber material yang digunakan.
Sementara itu, PPK proyek penimbunan Bandara Betoambari, Ahyar, membantah telah menerima surat resmi dari Bapenda terkait permintaan dokumen RAB.
Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Ahyar mengatakan pihaknya tidak pernah menerima surat tersebut. Ia menyebut komunikasi yang terjadi selama ini hanya sebatas koordinasi dengan Bapenda.
“Kami tidak pernah terima suratnya. Mereka (Bapenda) hanya berkoordinasi, dan kita fasilitasi dengan pihak kontraktor,” jelas Ahyar.
Ia menambahkan, apabila surat permintaan dokumen secara resmi diterima, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu isi dan poin-poin yang diminta.
Saat ditanya mengenai total volume kubikasi material timbunan yang telah digunakan pada tahap pertama maupun tahap kedua pembangunan landasan pacu Bandara Betoambari sepanjang 2026, Ahyar belum memberikan penjelasan secara terperinci.
Perbedaan keterangan mengenai surat permintaan dokumen tersebut menambah pertanyaan terkait transparansi data volume material yang digunakan dalam proyek.
Kepastian volume kubikasi berdasarkan dokumen perencanaan dan realisasi pekerjaan menjadi penting untuk memastikan kesesuaian penggunaan material sekaligus mendukung penghitungan kewajiban pajak daerah secara akurat.
Hingga berita ini diterbitkan, rincian total volume timbunan berdasarkan dokumen proyek belum diperoleh.(adm)