BAUBAU, SEGMENSULTRA.COM – Klaim Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Betoambari, Anas Labakara, bahwa material penimbunan proyek perpanjangan landasan pacu telah mengantongi Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dan dilengkapi hasil uji laboratorium, justru memunculkan pertanyaan baru.
Politisi PDI Perjuangan Kota Baubau, Rais Jaya Rachman, secara terbuka mempertanyakan dasar pernyataan tersebut. Ia bahkan mendesak aparat penegak hukum (APH) memeriksa Kepala UPBU Betoambari untuk memastikan kebenaran klaim yang disampaikan kepada publik.
Rais menilai pernyataan Anas berpotensi menjadi pembohongan apabila tidak disertai bukti dokumen yang dapat diverifikasi. Sebab, berdasarkan hasil konsultasi dan sejumlah keterangan resmi pemerintah daerah yang telah disampaikan melalui pemberitaan, hingga kini belum ada perusahaan maupun perseorangan di Kota Baubau yang mengajukan SIPB untuk kegiatan pertambangan batuan.
“Kalau menurut kami, apa yang menjadi pernyataan Pak Kepala Bandara Anas itu sebuah pembohongan. Sebab, pemerintah setempat juga sudah menyampaikan bahwa tidak ada satu pun perusahaan atau perseorangan yang mengajukan izin SIPB untuk pertambangan batuan di Kota Baubau,” tegas Rais. Rabu 11 November 2026.
Menurutnya, persoalan ini perlu mendapat perhatian serius karena Anas menyampaikan pernyataan tersebut bukan sebagai masyarakat biasa, melainkan dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang memimpin unit kerja vertikal pemerintah.
Rais pun menantang pihak bandara untuk membuktikan klaim penggunaan material berizin tersebut dengan membuka identitas perusahaan pemasok, dokumen SIPB, serta hasil pengujian laboratorium yang disebut telah dimiliki.
“Kalau benar itu sudah menggunakan SIPB untuk proyek pemerintah, silakan diperlihatkan perusahaan mana yang menjadi pemasok material timbunan dan di mana izinnya. Begitu juga hasil uji laboratoriumnya, harus dibuka kepada publik,” ujarnya.
Ia menegaskan, keterbukaan dokumen tersebut menjadi penting untuk mengakhiri polemik sumber material yang digunakan dalam proyek perpanjangan landasan pacu Bandara Betoambari.
Rais juga menyinggung ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagai instrumen hukum yang mengatur keterbukaan informasi oleh badan publik. Ia turut mengingatkan adanya ketentuan sanksi dalam Pasal 55 UU KIP serta aturan hukum pidana terkait penyebaran berita bohong.
Namun, menurutnya, persoalan tersebut harus terlebih dahulu diuji melalui pemeriksaan dan pembuktian atas dokumen serta pernyataan yang disampaikan.
Sorotan Rais tidak berhenti pada persoalan SIPB. Ia juga mempertanyakan asal material yang digunakan dalam proyek tersebut, terlebih terdapat informasi penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dari dua pemasok material di Baubau.
Menurutnya, informasi mengenai penerimaan pajak MBLB itu memperkuat pertanyaan mengenai sumber material yang digunakan dalam pekerjaan penimbunan.
“Kami tidak berbicara hanya tentang supplier. Kami ingin tahu siapa pemegang kontrak induk, siapa kontraktornya, dan bagaimana mekanisme penggunaan material itu. Informasi dari Bapenda menyebut ada dua pemasok, tetapi persoalan legalitas sumber materialnya belum jelas,” katanya.
Ia turut mengkritik minimnya keterbukaan informasi proyek, mulai dari identitas perusahaan pelaksana, pihak-pihak yang bertanggung jawab, hingga besaran anggaran pekerjaan.
Rais menilai masyarakat berhak mengetahui informasi tersebut, terlebih proyek yang dikerjakan merupakan fasilitas publik yang menyangkut kepentingan banyak orang.
Menurutnya, persoalan material timbunan tidak boleh dianggap sepele. Kualitas bahan baku sangat menentukan mutu konstruksi landasan pacu dan berkaitan langsung dengan keselamatan penerbangan.
“Ini bukan persoalan kecil karena bahan baku menentukan kualitas pekerjaan landasan pacu. Kalau materialnya tidak memenuhi spesifikasi, tentu bisa berdampak pada kualitas konstruksi dan keselamatan penerbangan,” tegasnya.
Rais meminta polemik tersebut tidak berhenti pada saling bantah melalui pemberitaan. Ia mendesak APH turun tangan menelusuri asal material, legalitas pertambangan, dokumen pengujian laboratorium, hingga pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat dalam proyek.
Sebelumnya, Kepala UPBU Betoambari, Anas Labakara, membantah proyek penimbunan perpanjangan landasan pacu menggunakan material ilegal.
Anas mengaku, berdasarkan informasi yang diketahuinya, proyek tersebut telah menggunakan material yang memiliki SIPB untuk kepentingan proyek pemerintah.
Ia juga menyebut material yang digunakan telah dilengkapi hasil uji laboratorium untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar teknis konstruksi.
Namun, ketika ditanya mengenai lembaga yang melakukan pengujian, Anas mengaku tidak mengingat secara pasti nama lembaga tersebut. Ia menyebut pengurusan dokumen dilakukan oleh pihak pemenang tender.
“Nama lembaganya saya tidak ingat, tapi pemenang tendernya yang urus. Sesuai ketentuan,” katanya.
Pernyataan tersebut kini menjadi salah satu hal yang dipersoalkan Rais. Ia meminta klaim mengenai SIPB dan hasil uji laboratorium tidak berhenti sebagai pernyataan lisan, tetapi dibuktikan melalui dokumen yang dapat diperiksa secara terbuka.
Dengan demikian, kejelasan sumber material, legalitas pemasok, hasil pengujian laboratorium, serta transparansi pelaksanaan proyek menjadi sejumlah persoalan yang masih menunggu penjelasan dari pihak terkait. (Adm)