BUTON TENGAH, SEGMENSULTRA.COM – Polemik Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota KPU Kabupaten Buton Tengah (Buteng) kembali menjadi sorotan. Sorotan muncul setelah masyarakat mengadukan salah satu calon PAW, Lukman, yang mereka tuduh terlibat politik praktis pada Pilkada 2024.
HMI minta KPU RI tunda penetapan
Menyikapi hal tersebut, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Baubau meminta KPU RI tidak terburu-buru menetapkan calon PAW. Mereka meminta KPU menelusuri seluruh laporan dan informasi yang masuk lebih dulu.
Wasekum Bidang Hukum dan HAM HMI Cabang Baubau, Agung Siradja, mengatakan laporan masyarakat harus menjadi bagian pertimbangan KPU. Untuk itu, KPU perlu mempertimbangkan laporan itu saat mengambil keputusan.
“KPU RI tidak boleh terburu-buru, apalagi sudah ada aduan dari masyarakat. KPU harus mencermati dan mempertimbangkan laporan tersebut secara baik dan mendalam,” kata Agung kepada media ini, Selasa (29/9/2026).
Menurutnya, laporan masyarakat merupakan bentuk partisipasi publik dalam mengawasi proses demokrasi, termasuk dalam penentuan anggota KPU.
“Itu bagian dari fungsi kontrol masyarakat. KPU RI tidak boleh abai. Oleh sebab itu, laporan soal PAW KPU Buteng harus menjadi acuan dan pertimbangan agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari,” ujarnya.
Alternatif calon pengganti
Selain itu, Agung menyebut masih ada empat nama dalam daftar tunggu. Keempat nama itu kemudian menjadi alternatif pengganti anggota KPU Buteng yang meninggalkan jabatan.
“Masih banyak alternatif tanpa harus meloloskan yang berpolemik,” tegasnya. “Apabila KPU RI memilih calon yang reputasinya meragukan, publik akan mempertanyakan komitmen dan integritas KPU RI.”
Integritas penyelenggara pemilu
Mahasiswa Hukum Unidayan itu menambahkan, integritas dan independensi menjadi hal penting bagi penyelenggara pemilu. Sejalan dengan itu, keduanya berkaitan langsung dengan kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu maupun Pilkada.
“Legitimasi hasil Pemilu maupun Pilkada sangat bergantung pada netralitas dan integritas penyelenggaranya. Karena itu, proses rekrutmen harus memastikan hanya calon berintegritas dan mandiri yang lolos,” katanya.
Oleh karena itu, ia berharap KPU RI tidak mengambil keputusan yang dapat menimbulkan persoalan baru dan mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu.
“Jangan sampai keputusan dalam proses PAW ini justru menimbulkan persoalan di kemudian hari. Proses perekrutan harus menjaga integritas penyelenggara sejak awal,” pungkasnya.