JAKARTA, SEGMENSULTRA.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan harga keekonomian sejumlah komoditas energi dan nonenergi yang dikonsumsi masyarakat, mulai dari bahan bakar minyak (BBM), elpiji, listrik, hingga pupuk. Ia menyebut, harga pasar seluruh komoditas tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan harga jual di masyarakat karena pemerintah menanggung beban subsidi besar.
“Selama ini pemerintah menanggung selisih harga keekonomian dan harga yang dibayarkan masyarakat melalui pemberian subsidi energi dan nonenergi,” ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Sabtu (4/10/2025).
Ia mencontohkan, harga keekonomian solar sebenarnya mencapai Rp11.950 per liter. Setelah disubsidi 43 persen, masyarakat hanya membayar Rp6.800 per liter. Pertalite juga mengalami subsidi sekitar 15 persen, dari harga asli Rp11.700 per liter menjadi Rp10.000 per liter.
Untuk minyak tanah, pemerintah menanggung Rp8.650 per liter atau setara 78 persen dari harga aslinya Rp11.150. Dengan begitu, masyarakat cukup membayar Rp2.500 per liter.
Sementara itu, LPG 3 kilogram memiliki harga keekonomian Rp42.750 per tabung. Pemerintah menanggung Rp30.000 atau sekitar 70 persen, sehingga masyarakat cukup membayar Rp12.750 per tabung.
Subsidi juga berlaku untuk listrik. Rumah tangga 900 VA bersubsidi mendapat bantuan sebesar Rp1.200 per kWh atau 67 persen dari harga keekonomian Rp1.800 per kWh. Akibatnya, tarif yang dibayarkan masyarakat hanya Rp600 per kWh. Untuk rumah tangga nonsubsidi 900 VA, pemerintah tetap menanggung Rp400 per kWh atau 22 persen dari harga keekonomian.
Tak hanya energi, subsidi juga diberikan untuk pupuk. Pupuk urea disubsidi Rp3.308 per kilogram atau 59 persen dari harga asli Rp5.558 per kilogram, sehingga masyarakat cukup membayar Rp2.250 per kilogram. Untuk pupuk NPK, harga keekonomian mencapai Rp10.791 per kilogram, namun pemerintah menanggung Rp8.491 atau 78 persen, membuat harga jual ke petani hanya Rp2.300 per kilogram.
“Ini bentuk keberpihakan fiskal yang terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Berdasarkan data Susenas, masyarakat sangat mampu di desil 8–10 masih menikmati porsi signifikan dari subsidi energi,” kata Purbaya.(Adm)