BAUBAU, SEGMENSULTRA.COM – Bawaslu Kota Baubau menggelar forum penguatan kapasitas kelembagaan sebagai ajang evaluasi, proyeksi, sekaligus refleksi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, Kamis (24/9/2025).
Kegiatan ini menghadirkan berbagai unsur, mulai masyarakat, mahasiswa hingga insan pers, guna menyampaikan aspirasi dan pengalaman selama pesta demokrasi berlangsung. Forum juga menjadi wadah dokumentasi kelembagaan dalam merumuskan perubahan regulasi kepemiluan.
Ketua Bawaslu Baubau Sarmin menyebut Pemilu 2024 menjadi tantangan berat bagi penyelenggara. Namun, di Kota Baubau tahapan pemilu berjalan baik dengan minim PSU serta rendahnya pelanggaran netralitas ASN maupun pelanggaran oleh penyelenggara pemilu.
“Ini capaian yang patut diapresiasi. Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi semua pihak, termasuk stakeholder yang ikut terlibat,” ujarnya.
Sarmin menambahkan masukan berbagai pihak akan menjadi catatan penting dalam persiapan Pemilu 2029. Terlebih setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memisahkan pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.
“Oleh karena itu, daerah juga harus mempersiapkan apa yang menjadi catatan untuk kemudian direkomendasikan secara berjenjang ke Bawaslu dan KPU RI sebagai pengambil kebijakan,” jelasnya.
Hadir secara daring Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtera Banong sebagai narasumber. Diskusi ini juga menjadi bahan penyusunan rekomendasi untuk penyempurnaan regulasi pemilu ke depan.
Sarmin menjelaskan Pemilu 2024 masih dilaksanakan dengan dua payung hukum, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Kondisi tersebut, menurutnya, menyulitkan sebagian masyarakat memahami aturan secara menyeluruh.
“Ke depan, harapan kita problem regulasi ini dapat disatukan dalam satu ketentuan yang lebih sederhana dan komprehensif, sehingga pelaksanaan pemilu maupun pemilihan kepala daerah lebih mudah dipahami masyarakat,” tutupnya.(Adm)