JAKARTA, SEGMENSULTRA.COM – Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis (MBG) yang tengah menuai sorotan setelah maraknya kasus keracunan siswa di berbagai daerah.
Puan menekankan pentingnya evaluasi bersama tanpa saling menyalahkan. “Evaluasinya harus dilakukan secara total. Jangan saling menyalahkan, kita evaluasi bersama agar kejadian ini tidak terulang kembali,” ujarnya usai memimpin rapat paripurna DPR, Selasa (23/9).
Ia menyampaikan DPR akan menurunkan tim untuk mengawasi langsung dapur penyedia MBG hingga sekolah penerima. “Kami akan melakukan pengawasan tempat-tempat yang ada masalah di dapur-dapur MBG untuk melihat secara langsung. Sebenarnya masalahnya itu seperti apa, apakah di dapurnya atau di sekolahnya,” kata Puan.
Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan jumlah siswa yang mengalami keracunan MBG terus meningkat tajam. Per 14 September tercatat 5.360 kasus, dan bertambah 1.092 kasus dalam sepekan sehingga mencapai 6.452 kasus pada 21 September. Provinsi dengan kasus terbanyak adalah Jawa Barat (2.012 kasus), disusul DIY (1.047), Jawa Tengah (722), Bengkulu (539), dan Sulawesi Tengah (446 kasus).
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyebut penghentian MBG sulit dilakukan karena program ini sudah menjadi agenda strategis pemerintahan Presiden Prabowo dengan anggaran yang telah disiapkan. “Solusi paling mungkin saat ini adalah menekan angka keracunan. Presiden merasa program ini strategis dan anggarannya juga sudah disiapkan,” kata Charles dalam rapat Komisi IX, Senin (22/9).(Adm)