WAKATOBI, SEGMENSULTRA.COM – Dunia birokrasi Wakatobi kembali tercoreng. Sebuah video berdurasi 9 detik yang beredar luas di media sosial memperlihatkan sejumlah staf diduga dari Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah (Setda) Wakatobi saat asyik bermain kartu jenis “Jenderal” di ruang kerja saat jam dinas berlangsung.
Video yang direkam pada 14 April 2025 itu memperlihatkan interaksi akrab para staf yang bahkan saling memanggil, “Mana tim Jenderal ini, kartumu he,” sambil menunjukkan ekspresi santai, tanpa terlihat beban tanggung jawab yang sedang menanti mereka di meja kerja.
Ironisnya, di saat para staf larut dalam permainan, sejumlah kepentingan administrasi pemerintahan justru terbengkalai. Salah satunya adalah keterlambatan penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bagi awak media, yang selama ini bermitra dengan pemerintah daerah. Keterlambatan ini menimbulkan keluhan dari berbagai pihak karena berdampak langsung pada kelancaran kerja sama informasi dan komunikasi publik.
Ketika dikonfirmasi terkait insiden ini, Kepala Subbagian Dokumentasi Pimpinan Setda, Rinawati, justru memberikan respon emosional yang memantik kontroversi. Melalui sambungan telepon, ia menyampaikan pernyataan bernada defensif yang dinilai tidak pantas disampaikan oleh seorang pejabat publik.
“Kalau begitu, saya tidak akan urus kalian punya kepentingan di sini lagi,” tegas Rinawati sebelum mengakhiri pembicaraan.
Pernyataan tersebut dinilai memperkeruh keadaan, sebab bukannya menyampaikan klarifikasi atau permintaan maaf, justru menutup ruang komunikasi antara instansi pemerintah dan media. Sikap seperti ini dinilai kontraproduktif terhadap semangat transparansi dan pelayanan publik yang selama ini digaungkan pemerintah daerah.
Hingga berita ini ditayangkan, Kasubbag Dokumentasi diketahui masih berada di luar daerah. Sementara itu, belum ada pernyataan resmi dari pihak Sekretariat Daerah maupun Pemerintah Kabupaten Wakatobi mengenai langkah evaluasi atau sanksi terhadap staf yang terekam dalam video.
Publik kini menanti sikap tegas dari Bupati Wakatobi dan Sekretaris Daerah untuk melakukan penertiban internal serta membangun kembali marwah profesionalisme ASN di lingkungan pemerintahan. Sebab, di tengah harapan terhadap peningkatan pelayanan publik, insiden seperti ini justru memberi kesan buruk dan bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.(Udin)